RSS

Category Archives: Sejarah

Sejarah dan National Treasure.

Candi Jawi

Image

Dibangun sekitar abad 13, Candi Jawi bukanlah merupakan tempat pemujaan atau tempat peribadatan. Candi ini merupakan tempat penyimpanan abu dari raja terakhir SingosariKertanegara. Sebagian dari abu tersebut juga disimpan pada Candi Singosari. Kedua candi ini ada hubungannya dengan Candi Jago yang merupakan tempat beribadat Kertanegara.

Mengapa Kertanegara membangun candi di sini. Padahal, letaknya jauh dari pusat kerajaan? Bisa jadi karena di kawasan ini pengikut agama Siwa-Buddha sangat kuat. Rakyat di daerah itu sangat setia. Sekalipun Kertanegara dikenal sebagai raja yang masyhur, ia juga memiliki banyak musuh di dalam negeri. Kidung Panji Wijayakrama, misalnya, menyebutkan terjadinya pemberontakan Kelana Bayangkara. Negarakertagama mencatat adanya pemberontakan Cayaraja.

Mungkin saja, kawasan Candi Jawi dijadikan basis pendukung Kertanegara. Terbukti, saat Dyah Wijaya, menantu Kertanegara, melarikan diri setelah Kertanegera dikudeta raja bawahannya, Jayakatwang dari Gelang-gelang (daerah Kediri), sempat bersembunyi di daerah ini, sebelum akhirnya mengungsi ke Madura.

Bentuk candi berkaki Siwa, berpundak Buddha. Bentuknya tinggi ramping seperti Candi Prambanan di Jawa Tengah, dengan ukuran luas 14,24 x 9,55 meter dan tinggi 24,50 meter. Pintunya menghadap ke timur. Posisi pintu ini oleh sebagian ahli dipakai alasan untuk mempertegas bahwa candi ini bukan tempat pemujaan atau pradaksina.

Biasanya, candi untuk peribadatan menghadap ke arah gunung, tempat bersemayam kepada Dewa. Candi Jawi justru membelakangi Gunung Penanggungan. Sementara ahli lain menganggap sebagai candi pemujaan. Posisi pintu yang tidak menghadap ke gunung karena pengaruh dari Buddha.

Keunikan Candi Jawi adalah adanya relief di dinding. Sayangnya, relief ini belum bisa dibaca. Bisa jadi karena pahatannya yang terlalu tipis, atau karena kurangnya informasi pendukung, seperti dari prasasti atau naskah. Negarakertagama yang secara jelas menceritakan candi ini tidak menyinggung sama sekali soal relief tersebut. Berbeda dengan relief di Candi Jago dan Candi Penataran yang masih jelas. Salah satu fragmen yang ada pada dinding candi, menggambarkan sendiri keberadaan candi Jawi tersebut beserta beberapa bangunan lain disekitar candi. Nampak Jelas pada fragmen tersebut pada sisi timur dari candi terdapat candi perwara sebanyak tiga buah, namun sayang sekali kondisi ketiga perwara tersebut saat ini bisa dibilang rata dengan tanah. demikan juga di fragmen tersebut terlihat jelas bahwa terdapat candi bentar yang merupakan pintu gerbang candi, terletak sebelah barat. Sisa-sisa bangunan tersebut memang masih ada, namun bentuknya lebih mirip onggokan batu bata, karena memang gerbang candi tersebut dibangun dari batu bata merah.

Disamping relief yang terletak dibagian dinding candi, terdapat pula relief lain yang terletak dibagian dalam candi. Terletak tepat dibagian tengah candi yang merupakan bagian tertinggi dari bagian dalam candi, terdapat sebuah relief Dewa Surya yang terpahat jelas.

Keunikan lain dari Candi Jawi adalah batu yang dipakai sebagai bahan bangunannya terdiri dari dua jenis. Bagian bawah terdiri dari batu hitam, sedangkan bagian atas batu putih. Bisa jadi ada dua periode pembangunannya.

Memang, Negarakertagama menyebutkan bahwa candrasengkala atau tahun Api Memanah Hari (1253 Saka) candi itu disambar petir. Saat itulah arca Maha Aksobaya raib. Raja Majapahit Prabu Hayam Wuruk yang mengunjungi candi itu sampai bersedih atas hilangnya arca tersebut. Memang ditemukan arca Maha Aksobaya yang kini disimpan di Taman Apsari, depan Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, yang kemudian dikenal dengan Patung Jokodolog. Akan tetapi, arca ini bukan berasal dari Candi Jawi.

Setahun setelah disambar petir itu, dilakukan pembangunan kembali. Pada masa inilah diperkirakan menggunakan batu putih. Namun, dari mana batu putih tersebut? Karena, kawasan yang masuk kaki Gunung Welirang kebanyakan batu hitam. Batu putih banyak dijumpai di daerah pesisir utara Jawa atau Madura.

Candi Jawi dipugar untuk kedua kalinya tahun 1938-1941 karena kondisinya sudah runtuh. Akan tetapi, renovasinya tidak sampai tuntas karena sebagian batunya hilang. Kemudian diperbaiki kembali tahun 1975-1980, dan diresmikan tahun 1982.

Bentuk bangunan Candi Jawi memang utuh, tetapi isinya berkurang. Negarakertagama menyebutkan, di dalam bilik candi terdapat arca Siwa. Di atasnya terdapat Maha Aksobaya. Ada sejumlah arca bersifat Siwa, seperti Nandiswara, Durga, Ganesa, Nandi, dan Brahma.

Arca Durga kini disimpan di Museum Empu TantularSurabaya. Lainnya disimpan di Museum Trowulan untuk pengamanan. Sedangkan yang lainnya lagi, seperti arca Brahmana, tidak ditemukan. Mungkin saja sudah berkeping-keping.

Di gudang belakang candi memang terdapat potongan-potongan patung. Selain itu, terdapat pagar bata merah seperti yang banyak dijumpai di bangunan pada masa Kerajaan Majapahit, seperti Candi Tikus di Trowulan dan Candi Bajangratu di Mojokerto.

Pemindahan arca pada satu sisi memang tepat untuk menghindarkan dari pencurian. Akan tetapi, dapat mengurangi substansi sejarahnya. Menjadi tidak lengkap. Arca-arca yang dipindah dari habitatnya menjadi kehilangan nilai historisnya. Lihat saja arca yang disimpan di Hotel Tugu Park, Malang. Arca-arca itu memang terawat baik, tetapi lantas tercabut dari nilai historis dan ritualitasnya. Suatu hal yang memang dilematis.

(sumber: http://id.wikipedia.org/)

 
Leave a comment

Posted by on April 7, 2012 in Sejarah

 

Tags: ,

Kesenian Tari Khas Malang

Tari Topeng Malang

Tari Topeng Malang sangat khas karena merupakan hasil perpaduan antara budaya Jawa Tengahan, Jawa Kulonan dan Jawa Timuran (Blambangan dan Osing) sehingga akar gerakan tari ini mengandung unsur kekayaan dinamis dan musik dari etnik Jawa, Madura dan Bali. Salah satu keunikannya adalah pada model alat musik yang dipakai seperti rebab (sitar Jawa) seruling Madura (yang mirip dengan terompet Ponorogo) dan karawitan model Blambangan.

Tari Topeng sendiri diperkirakan muncul pada masa awal abad 20 dan berkembang luas semasa perang kemerdekaan. Tari Topeng adalah perlambang bagi sifat manusia, karenanya banyak model topeng yang menggambarkan situasi yang berbeda, menangis, tertawa, sedih, malu dan sebagainya. Bisanya tari ini ditampilkan dalam sebuah fragmentasi hikayat atau cerita rakyat setempat tentang berbagai hal terutama bercerita tentang kisah2 panji.

Kesenian Tari Topeng Malang merupakan hasil perpaduan antara budaya Jawa Tengahan, Jawa Kulonan dan Jawa Timuran (Blambangan dan Osing). Sehingga akar gerakan tari ini mengandung unsur kekayaan dinamis dan musik dari etnik Jawa, Madura dan Bali.

Sampai saat ini Tari Topeng masih bertahan dan masih memiliki sesepuh yaitu Mbah Karimun yang tidak hanya memiliki keterampilan memainkan tari ini namun juga menciptakan model2 topeng dan menceritakan kembali hikayat yang sudah berumur ratusan tahun. Sayang sekali Mbah Karimun tidak memiliki penerus yang dapat menggantikan dirinya melestarikan kesenian khas daerah Malang ini. Dengan demikian walaupun masih bertahan namun Tari Topeng sudah mendekati kepunahan walaupun masih tetap mengikuti event2 penting kesenian tradisional tingkat nasional.

Dengan keahliannya membuat topeng juga telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi puluhan perajin topeng. Dipasarkan sebagai souvenir di tempat2 wisata dan galeri2 seni dengan harga yang cukup terjangkau. Perhatian dan dukungan yang lebih kongkret perlu diberikan oleh Pemda dan instansi2 terkait untuk mempopulerkan kembali kesenian khas Malang ini di masyarakat.

Tari Beskalan

 
Merupakan tarian ucapan “Selamat Datang”, tarian khas Kota Malang yang dipakai dalam upacara penyambutan tamu yang datang berkunjung ke Kota Malang Beskalan sendiri berasal dari kata “bakalan” yang artinya pertama atau dasar dari segala bentuk penghargaan terhadap tamu atau orang asing yang muncul secara spontan..

Tari Bedayan Malang



Penggambaran sifat dan sikap keterbukaan Masyarakat Kota Malang, yang diungkapkan penuh kesederhanaan dan lugas. Membuka diri, khususnya dalam menerima tamu merupakan ritus tersendiri. Menghargai dan menghormati serta melayani tamu adalah bagian cukup penting dalam hubungan bermasyarakat. Hal tersebut dilandasi pemahaman bahwa tamu adalah raja dan pasti membawa berkah.

Tari Grebeg Wiratama



Tari ini menggambarkan semangat dan keperwiraan prajurit yang berangkat perang, disamping itu sifat manusia yang terkadang humoris dan “ngglece” tergambar pula dalam tarian ini.

info : Pemkot Malang

 
11 Comments

Posted by on January 17, 2010 in Sejarah

 

Tags: , , , , , , ,

UUD 45 – UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

( P r e a m b u l e)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***)

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. ***)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***/****)

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. ***/****)
BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***)

Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***)

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***)

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ****)

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. ***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)
Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***)

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. ***)

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. ***)

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. ****)

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. *)
(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. *)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****)

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *)

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. *)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. ****)

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus. ****)

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VI

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. **)

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **)

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **)

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. **)

Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **)

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. **)

Pasal 18B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. **)

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. **)

(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. **)

(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. **)

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *)

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *)

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. *)

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. *)

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. **)

Pasal 20A

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. **)

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. **)

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. **)

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. **)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*)

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. **)

BAB VIIA***)

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. ***)

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***) (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. ***)

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. ***)

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. ***)

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. ***)

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VIIB***)

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***)

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***)

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. ***)

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. ***)

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***)

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. ***)

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ***)

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. ***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. ****)

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. ****)

BAB VIIIA***)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. ***)

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. ***)

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. ***)

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. ***)

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. ***)

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi ***) (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang ***)

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***)

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***)

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. ****)

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. ***)

(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. ***)

(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. ***)

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. ***)

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. ***)

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. ***)

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***)

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ***)

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ***)

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ***)

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA**)

WILAYAH NEGARA

Pasal 25A ****)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. **)

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK**)

Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. **) (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. **)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA**)

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. **)

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. **)

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **)

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **)

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. **)

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. **)

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. **)

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. **)

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **)

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. **)

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **)

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **)

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. **)

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **)

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **)

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **)

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. **)

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **)

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. **)

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)

BAB XI

AGAMA

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**)

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. **)

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. **)

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **)

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **)

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. **)

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****)

Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****)

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****)

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. ****)

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. ****)

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ****)

Pasal 32

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. ****)

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. ****)

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL****)

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. ****)

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ****)

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ****)

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN**)

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. **)

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. **)

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. ****)

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. ****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****)

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. ****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. ****)

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. ****)
Perubahan Pertama : *)

Perubahan Kedua : **)

Perubahan Ketiga : ***)

Perubahan Keempat : ****)

 
Leave a comment

Posted by on January 14, 2010 in Sejarah

 

Tags: ,

Perpustakaan UII Berdampingan dengan Candi

SLEMAN, KOMPAS.com — Rencana pembangunan perpustakaan Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, yang tertunda karena penemuan candi Mataram Kuno di lokasi pembangunan akan dilanjutkan lagi. Salah satu rencana yang muncul adalah menyandingkan perpustakaan dengan candi.

Hal itu dikemukakan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik saat meninjau lokasi penggalian candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-9-10 Masehi itu, Senin (4/1/2010). ”Candi ini masih akan terus digali sampai terungkap keseluruhan wujudnya. Kami minta mahasiswa dan pihak kampus bersabar karena tak bisa diburu-buru,” kata Jero Wacik.

Namun, Jero Wacik menjamin pembangunan perpustakaan akan bisa dilanjutkan. ”Kalau seluruh candi sudah terungkap, kami akan bicarakan lagi dengan pihak yayasan dan rektorat untuk mencari jalan keluar terbaik. Yang jelas, tidak akan merugikan kampus, tetapi juga tidak merusak candi,” ujarnya.

Salah satu ide yang dicetuskannya adalah menyandingkan candi dengan bangunan perpustakaan yang akan dibangun. ”Bisa saja nanti candinya berada di dalam perpustakaan sehingga mahasiswa sambil belajar bisa melihat-lihat candi. Tinggal arsitektur perpustakaannya saja yang disesuaikan,” kata Jero Wacik.

Ketua Yayasan Badan Wakaf UII Luthfi Hasan mengatakan setuju dengan ide itu karena UII juga menghadapi keterbatasan lahan jika harus memindahkan pembangunan perpustakaan ke lokasi lain. Kalaupun tidak memungkinkan candi berada di dalam, paling tidak perpustakaan itu akan dibangun di sekitar candi sehingga keduanya seolah terlihat menyatu.

Pihak yayasan juga siap menanggung konsekuensi perubahan desain perpustakaan itu, khususnya dari segi biaya. ”Rencana awal, perpustakaan ini dianggarkan Rp 15 miliar. Tetapi, melihat perubahan desain nanti, biaya pasti membengkak,” katanya.

Bagian bangunan candi ditemukan pada 11 Desember oleh pekerja pembangunan perpustakaan di Kampus Terpadu UII, Jalan Kaliurang. Setelah penggalian selama dua minggu oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta, 30-40 persen struktur candi terungkap.

Dari hasil penggalian, candi Hindu itu terdiri atas satu candi utama berukuran 6 x 6 meter dan candi perwara (pendamping) berukuran 4 x 6 meter. Ditemukan pula beberapa arca, seperti arca ganesha, lingga-yoni, dan nandi, di dalam candi.

Direktur Peninggalan Purbakala Junus Satrio Atmodjo mengatakan, struktur candi ini memiliki keunikan yang tak ditemukan di candi-candi lain, yakni kombinasi bangunan dari batu (badan) dan kayu (atap).

Selesai dipugar

Sementara itu, Bangsal Trajumas di Keraton Yogyakarta dan Candi Wisnu serta Brahma di Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta, yang rusak karena gempa bumi tahun 2006 selesai dipugar. Agar tahan gempa, Bangsal Trajumas dikembalikan ke konstruksi aslinya, sedangkan Candi Wisnu dan Brahma diberi penguatan beton bertulang.

Jero Wacik dan Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono didampingi Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X meresmikan purnapugar bangunan cagar budaya ini di Keraton Yogyakarta, Senin. Turut diresmikan pula purnapugar Candi Induk Lumbung dan Candi Apit nomor 4 di Kompleks Candi Sewu dan Candi Induk Utara di Kompleks Candi Plaosan Lor.

Rehabilitasi dan rekonstruksi Bangsal Trajumas yang roboh akibat gempa membutuhkan biaya Rp 2,5 miliar. (ENG/RWN)

 
Leave a comment

Posted by on January 13, 2010 in Jalan-jalan, Sejarah

 

Tags: , , ,

Nama-nama Para Pahlawan Nasional

Abdul Harris Nasution

Abdul Kadir

Abdul Muis

Abdul Rahman Saleh

Achmad Ri’fai

Adam Malik

Adenan Kapau Gani

Ageng Tirtayasa, Sultan

Agus Salim, H

Ahmad Dahlan, Kiai Haji

Ahmad Yani, Jenderal

Amir Hamzah, Tengku

Andi Abdullah Bau Massepe

Andi Djemma

Andi Mappanyukki

Andi Sultan Daeng Radja

Antasari, Pangeran

Arie Frederik Lasut

Sultan Arung Matoa

Ayokrokusumo, Sultan Agung

Bagindo Azizchan

Basuki Rahmat, Jenderal

Cik Di Tiro, Teungku

Cilik Riwut

Cut Nyak Dhien

Cut Nyak Meutia

Dewi Sartika

Diponegoro, Pangeran

Djuanda Kartawidjaja

Douwes Dekker, Setiabudi

Fakhruddin, H

Fatmawati

Ferdinand Lumbantobing

Fisabilillah, Raja Haji

Frans Kaisiepo

Gatot Mangkoepradja

Gatot Subroto, Jenderal

Halim Perdana Kusuma

Hamengku Buwono I, Sri Sultan

Hamengku Buwono IX, Sri Sultan

Harun

Haryono M.T, Letnan Jenderal

Hasan Basry, Brigadir Jenderal •

Sultan Hasanuddin

Hasyim Asyari

Hazairin

Ignatius Slamet Rijadi

Ilyas Yakoub

Imam Bonjol, Tuanku

Iskandar Muda, Sultan

Ida Anak Agung Gde Agung

Ismail Marzuki

Iswahyudi, Marsma

Iwa Kusuma Sumantri, Prof.Dr

Izaak Huru Doko

Jatikusumo, G.P.H

Jelantik, I Gusti Ketut

Karel Satsuit Tubun, AIP •

R.A.Kartini

Katamso Darmokusumo, Brigadir Jenderal •Ki Hajar Dewantara

Kiras Bangun (Garamata)

Kusumah Atmaja, Dr.SH

La Madukelleng

Mahmud Badaruddin II, Sultan

Mangkunegoro, K.G.P.A.A

Maria Walanda Maramis

Martadinata R.E, Laksamana Laut

Martha Christina Tiahahu

Marthen Indey

Mas Mansur, Kiai Haji

Maskoen Soemadiredja

Moestopo, Mayjen TNI (Purn.) Prof. dr.

Mohammad Hatta, Drs

Mohammad Husni Thamrin

Mohamad Roem

Mohammad Yamin, Prof, SH

Muhammad Isa Anshary

Muwardi, dr

Nani Wartabone H

Ngurah Rai, I Gusti, Kolonel

Noer Alie

Nuku Muhammad Amiruddin

Nyai Ahmad Dahlan

Nyak Arif, Teuku

Nyi Ageng Serang

Opu Daeng Risadju

Oto Iskandardinata

Pajonga Daeng Ngalie Karaeng Polongbangkeng

Pakubuwono VI, Sri Susuhunan

Panjaitan D.I, Mayor Jenderal

Parada Harahap •

Kapitan Pattimura

Pierre Tandean, Kapten

Pong Tiku

Radin Inten II

Raja Ali Haji

Rasuna Said, HJ Rangkayo

Robert Wolter Monginsidi

Saharjo, Dr. SH

Sam Ratulangi, G.S.S.J, Dr

Samanhudi, Kiai Haji

Slamet Riyadi, Ign.

Silas Papare •

Sisingamangaraja XII

Siswondo Parman, Letnan Jenderal

Soekarno

Sudirman, Jenderal

Sugiono, Kolonel

Sugijopranoto, S.J, Msgr

Suharso, Prof. Dr

Suhartinah Suharto

Sukarjo Wiryopranoto

Supeno

Supomo, Prof. Mr. Dr

Suprapto R, Letnan Jenderal

Suprijadi

Suroso R.P

Suryo

Suryopranoto, R.M

Sutan Syahrir

Sutomo, dr

Sutoyo Siswomiharjo, Mayor Jenderal

Syarif Kasim II, Sultan

Syech Yusuf Tajul Khalwati

Tambusai, Tuanku

Tengku Rizal Nurdin

Teuku Muhammad Hasan

Teuku Umar

Thaha Sjaifuddin, Sultan

Tirto Adhi Soerjo, R.M

Tjipto Mangunkusumo, dr.

Tjokroaminoto, Haji Oemar Said

Untung Suropati

Urip Sumohardjo, Letnan Jenderal

Usman

Wage Rudolf Supratman

Wahid Hasyim

Wahidin Sudirohusodo

Wilhelmus Zakaria Johannes

Yos Sudarso

Kiai Haji Zainal Mustafa

Kiai Haji Zainul Arifin

 
Leave a comment

Posted by on December 8, 2009 in Sejarah

 

Tags: , , , ,

Candi Badut

Candi Badut terletak di Dukuh Gasek, Desa Karang Besuki, Kesamatan Dau, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Candi Badut terletak di kaki Gunung Kawi.  Candi Badut diyakini adalah peninggalan Prabu Gajayana, penguasa kerajaan Kanjuruhan sebagaimana yang termaktub dalam prasasti Dinoyo bertahun 760 Masehi. Dapat ditempuh dengan kendaraan umum jurusan Tidar. Candi ini diperkirakan berusia lebih dari 1400 tahun dan diyakini adalah peninggalan Prabu Gajayana, penguasa kerajaan Kanjuruhan sebagaimana yang termaktub dalam prasasti Dinoyo bertahun 760 Masehi.

Kata Badut di sini berasal dari bahasa sansekerta “Bha-dyut” yang berarti sorot Bintang Canopus atau Sorot Agastya. Hal itu terlihat pada ruangan induk candi yang berisi sebuah pasangan arca tidak nyata dari Siwa dan Parwati dalam bentuk lingga dan yoni. Pada bagian dinding luar terdapat relung-relung yang berisi arca Mahakal dan Nadiswara. Pada relung utara terdapat arca Durga Mahesasuramardhini. Relung timur terdapat arca Ganesha. Dan disebelah Selatan terdapat arca Agastya yakni Syiwa sebagai Mahaguru. Namun diantara semua arca itu hanya arca Durga Mahesasuramardhini saja yang tersisa.

Candi ini ditemukan pada tahun 1921 dimana bentuknya pada saat itu hanya berupa gundukan bukit batu, reruntuhan dan tanah. Orang pertama yang memberitakan keberadaan Candi Badut adalah Maureen Brecher, seorang kontrolir bangsa Belanda yang bekerja di Malang. Candi Badut dibangun kembali pada tahun 1925-1927 di bawah pengawasan B. De Haan dari Jawatan Purbakala Hindia Belanda. Dari hasil penggalian yang dilakukan pada saat itu diketahui bahwa bangunan candi telah runtuh sama sekali, kecuali bagian kaki yang masih dapat dilihat susunannya.

 
Leave a comment

Posted by on December 7, 2009 in Jalan-jalan, Sejarah

 

Daftar Lagu Nasional

Ini adalah daftar lagu-lagu nasional kita, mungkin ada beberapa yang terlupa, tapi saya rasa daftar ini lumayan lengkap.

Jadi timbul patriotisme, nih.

Sumber: Wikipedia

 
3 Comments

Posted by on December 3, 2009 in Sejarah

 

Tags:

7 Keajaiban Dunia

Masih Ingat nggak yang namanya 7 keajaiban dunia, dulu pas SD kan di ajari sama guru kita tercinta, ya nggak?

Nah ternyata 7 Keajaiban dunia itu banyak kategorinya lho. Kategorinya yaitu:

  1. Keajaiban Dunia Kuno
  2. Keajaiban Dunia Pertengahan
  3. Keajaiban Dunia Alami
  4. Keajaiban Dunia Bawah Air
  5. Keajaiban Dunia Modern
  6. 7 Keajaiban Dunia Baru

Nah kan, makanya, yang dimaksud Keajaiban Dunia Kuno yaitu:

1. Colossus Rodos — patung Helios yang sangat besar, dibuat sekitar tahun 292–280 SM oleh Chures, sekarang Yunani.

2. Taman Gantung Babilonia — dibuat oleh Nebukadnezar II, sekitar abad ke-8 SM–abad ke-6 SM, sekarang Irak.

3. Mausoleum Mausolus — makam Mausolus, satrap Persia, Caria, dibuat pada tahun 353–351 SM, di kota Halicarnassus, sekarang Bodrum, Turki.

4. Mercusuar Iskandariyah — mercusuar dibangun sekitar tahun 270 SM di pulau Pharos dekat Alexandria pada masa pemerintahan Ptolemeus II oleh arsitek Yunani Sostratus, sekarang Mesir.

5. Piramida Giza — dipakai sebagai makam untuk firaun Mesir Khufu, Khafre, dan Menkaure, sekarang Mesir. Dibangun pada dinasti ke-4 Mesir (sekitar 2575– sekitar 2465 SM)

6. Patung Zeus — berada di Olympia, dipahat oleh pemahat Yunani Fidias, kira-kira 457 SM sekarang Yunani.

7. Kuil Artemis — 550 SM, di Efesus, sekarang Turki.

Keajaiban Dunia Pertengahan ialah:

1. Katakombe Kom el Shoqafa

2. Colosseum

3. Tembok Besar Tiongkok

4. Hagia Sophia

5. Menara miring Pisa

6. Menara porselen Nanjing (Nanjing, Tiongkok)

7. Stonehenge (Skotlandia, Britania Raya)

Terus, Keajaiban Dunia Alami yaitu:

1. Grand Canyon

2. Great Barrier Reef

3. Pelabuhan Rio de Janeiro

4. Mount Everest

5. Northern Lights

6. Volkano Paricutín

7. Air terjun Victoria

Sementara itu Keajaiban Dunia Bawah Air antara lain:

1. Belize Barrier Reef

2. Deep-Sea Vents

3. Kepulauan Galapagos

4. Great Barrier Reef

5. Danau Baikal

6. Northern Red Sea

7. Palau

Nah yang ini Keajaiban Dunia Modern yaitu:

1. Terowongan Channel (Britania Raya dan Perancis)

2. Menara CN (Toronto, Kanada)

3. Empire State Building (New York, Amerika Serikat)

4. Jembatan Golden Gate (San Francisco, AS)

5. Dam Itaipu (Brazil dan Paraguay)

6. Delta Works (Belanda)

7. Terusan Panama (Panama)

Nah yang ini selalu jadi polemik nih…7 Keajaiban Dunia Baru, Sebuah proyek tentang 7 keajaiban dunia secara luas. Pada tanggal 7 Juli 2007 terpilih 7 Keajaiban dunia baru dengan suara terbanyak yaitu:

  1. Tembok Besar Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok

  2. Petra, Jordan

  3. Patung Kristus Penebus, Rio de Janeiro, Brazil

  4. Machu Picchu, Cuzco, Perú

  5. Chichén Itzá, Yucatán, Mexico

  6. Colosseum, Roma, Italy

  7. Taj Mahal, Agra, India

  8. Piramid Giza (Kandidat Kehormatan, karena satu-satunya dari Tujuh Keajaiban Dunia Kuno yang masih ada), Kairo, Mesir

Dengan banyaknya perbedaan informasi tentang satu dari lima set dari 7 keajaiban dunia, orang harus memikirkan calon tambahan yang lainnya untuk setiap daftar:

Kandidat Kuno

Karena daftar daftar dari 7 keajaiban dunia adalah hasil karya dari peradaban barat, banyak dari keajaiban dunia kuno yang tetap tidak diketahui oleh para penulis daftar ini. Daftar ini memasukkan beberapa keajaiban dunia yang muncul di luar pengetahuan penjelajah barat selama berabad-abad setelah pembuatan mereka:

* Angkor Wat (Kamboja)

* Acropolis (Yunani)

* Borobudur di Indonesia

* Chichen Itza (Yucatán, Meksiko)

* Kastil Falak-ol-Aflak (Persia)

* Sphinx Besar Giza (dekat Great Pyramid, di Mesir)

* Tembok Besar Gorgan (Persia)

* Persepolis (Persia)

* Ziggurat Ur (Mesopotamia; sekarang Irak)

* Machu Picchu di Peru

Kandidat dari Abad Pertengahan

* Kota Terlarang (Beijing, Tiongkok)

* Notre Dame (Paris, Perancis)

* Hagia Sofia (Istanbul, Turki)

Kandidat alam

* Air terjun Angel

* Teluk Fundy

* Laut Mati

* Fiordland

* Guilin

* Iguacu Falls

* Kakadu

* Krakatau

* Matterhorn

* Kawah Meteorit Barringer

* Milford Sound

* Lembah Monument

* Gunung Fuji

* Gunung Kilimanjaro

* Air terjun Niagara

* Sleeping Bear Dunes

* Uluru

* Taman Nasional Yellowstone

Kandidat dari bawah laut

* Palau, sebuah kepulauan kecil di Samudra Pasifik.

* Belize Barrier Reef, di laut dekat Belize

* Kepulauan Galapagos, 600 mil barat Ekuador

* Laut Merah Utara, timur Mesir

* Danau Baikal, dekat Irkutsk, Siberia

* Great Barrier Reef, memanjang lebih dari 2000 km sepanjang laut dekat timur laut Australia

* Deep Sea Vents, beberapa “vent” ini telah ditemukan dan dijelajahi di Pasifik dan Atlantik

Kandidat Modern

* Menara Eiffel (Paris, Perancis)

* Forth Bridge, Skotlandia, Britania Raya

* Kremlin dan Lapangan Merah (Moskow, Rusia)

* Mamayev Kurgan (Volgograd, Rusia)

* Bay-Bridge San Francisco-Oakland

* Teras sawah (Banaue, Filipina)

* Jembatan Rio-Antirio, Peloponnese,Yunani

* Patung Liberty (New York, Amerika Serikat)

* Gedung Opera Sydney (Sydney, Australia)

* Taj Mahal (dekat Agra, India)

* Dam Tiga Jurang (Tiongkok)

Nah Sekarang yang menajdi pertanyaan kita bersama adalah, kenapa Candi Borobudur sudah tidak masuk lagi ya…

Ada yang salah?

(diambil dengan perubahan dari http://id.wikipedia.org/)

 
Leave a comment

Posted by on May 29, 2008 in Sejarah

 

Tags: , , ,

Asal-usul Nama Kota Malang

ASAL USUL NAMA KOTA MALANG

Nama Batara Malangkucecwara disebutkan dalam Piagam Kedu (tahun 907) dan Piagam Singhasari (tahun 908). Diceritakan bahwa para pemegang piagam adalah pemuja Batara (Dewa) Malangkucecwara, Puteswara (Putikecwara menurut Piagam Dinoyo), Kutusan, Cilahedecwara dan Tulecwara. Menurut para ahli diantaranya Bosch, Krom dan Stein Calleneis, nama Batara tersebut sesungguhnya adalah nama Raja setempat yang telah wafat, dimakamkan dalam Candi Malangkucecwara yang kemudian dipuja oleh pengikutnya, hal ini sesuai dengan kultus Dewa – Raja dalam agama Ciwa.

Nama para Batara tersebut sangat dekat dengan nama Kota Malang saat ini, mengingat nama daerah lain juga berkaitan dengan peninggalan di daerah tersebut misalnya Desa Badut (Candi Badut), Singosari (Candi Singosari). Dalam Kitab Pararaton juga diceritakan keeratan hubungan antara nama tempat saat ini dengan nama tempat di masa lalu misalnya Palandit (kini Wendit) yang merupakan pusat mandala atau perguruan agama. Kegiatan agama di Wendit adalah salah satu dari segitiga pusat kegiatan Kutaraja pada masa Ken Arok (Singosari – Kegenengan – Kidal – Jago : semuanya berupa candi).

Pusat mandala disebut sebagai panepen (tempat menyepi) salah satunya disebut Kabalon (Kebalen di masa kini). Letak Kebalen kini yang berada di tepi sungai Brantas sesuai dengan kisah dalam Pararaton yang menyebut mandala Kabalon dekat dengan sungai. Disekitar daerah Kebalen – Kuto Bedah – DAS Brantas banyak dijumpai gua buatan manusia yang hingga kini masih dipakai sebagai tempat menyepi oleh pengikut mistik dan kepercayaan. Bukti lain kedekatan nama tempat ini adalah nama daerah Turyanpada kini Turen, Lulumbang kini Lumbangsari, Warigadya kini Wagir, Karuman kini Kauman.

Pararaton ditulis pada tahun 1481 atau 250 tahun sesudah masa Kerajaan Singosari menggunakan bahasa Jawa Pertengahan dan bukan lagi bahasa Jawa Kuno sehingga diragukan sebagai sumber sejarah yang menyangkut pemerintahan dan politik. Penulisan Pararaton sudah . Namun pendekatan yang dipakai para ahli dalam menyelidiki asal usul nama Kota Malang didasarkan pada asumsi bahwa nama tempat tidak akan jauh berubah dalam kurun waktu tersebut. Hal ini bisa dibuktikan antara lain dari nama Kabalon (tempat menyepi) ternyata juga disebutkan dalam Negara Kertagama. Dalam kitab tersebut dikisahkan bahwa puteri mahkota Hayam Wuruk yaitu Kusumawardhani (Bhre Lasem) sebelum menggantikan ayahnya terlebih dahulu menyepi di di Kabalon dekat makam leluhurnya yaitu Ken Arok atau Rangga Rajasa alias Cri Amurwabumi. Makam Ken Arok tersebut adalah Candi Kegenengan.

Namun istilah Kabalon hanya dikenal dikalangan bangsawan, hal inilah yang menyebabkan istilah Kabalon tidak berkembang. Rakyat pada masa itu tetap menyebut dan mengenal daerah petilasan Malangkucecwara dengan nama Malang hingga diwariskan pada masa sekarang.

 
1 Comment

Posted by on May 21, 2008 in Sejarah

 

Tags:

Hari-hari Besar Nasional Indonesia

Hari-hari Besar Internasional

Januari
01 : Hari Perdamaian Dunia
25 : Hari Kusta Internasional

Februari
06 : Hari Waitangi New Zealand
23 : HUT Rotary Club

Maret
08 : Hari Wanita Internasional
23 : Hari Meteorologi Sedunia
27 : HUT Women International Club

April
01 : HUT Bank Dunia
02 : HUT Lembaga Kebudayaan Jepang
07 : Hari Kesehatan Internasional
24 : Hari Solidaritas Asia Afrika

Mei
01 : Hari Buruh Sedunia
04 : Hari Persatuan Hukum ASEAN
08 : Hari Hedry Dunant

Juni
01 : Hari Anak2x Sedunia
05 : Hari Lingkungan Hidup Sedunia

Juli
04 : Hari Kemerdekaan USA
14 : Hari Peringatan Revolusi Prancis

Agustus
06 : Hari Pemboman Hiroshima/Nagasaki
08 : HUT ASEAN

September
02 : HUT APB (Asean Press Board)
23 : Hari Nasional Saudi Arabia

Oktober
09 : Hari Surat Menyurat IInternasional
14 : Hari Pangan Sedunia
24 : HUT PBB

November
10 : Hari Ganefo
17 : Hari Suez

Desember
10 : Hari HAM
25 : Hari Natal

Hari-hari Besar Nasional Indonesia
Januari
01 : Hari Perdamaian Dunia
01 : Tahun Baru Masehi
03 : HUT Depag
05 : HUT Korps Wanita AL
10 : HUT PDI (?)
15 : Hari Peristiwa Laut / Samudra
25 : Hari Gizi & Makanan
26 : HUT Maskapai Penerbangan Garuda
31 : Hari Lahir NU (Nahdlatul Ulama)

Februari
05 : HUT HMI
05 : Hari Peristiwa Kapal 7 (Zeven Provincien)
09 : HUT PWI
09 : HUT Pasukan Kavaleri
13 : HUT Persatuan farmasi Indonesia
14 : Hari Peringatan PETA di Blitar
19 : HUT KOHANUDNAS
22 : HUT Masjid Istiqlal, Jakarta

Maret
01 : Hari Kehakiman Indonesia
01 : Hari Peristiwa Serangan Umum 11 Maret, Yogyakarta
06 : HUT KOSTRAD
10 : HUT PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia)
11 : Hari Supersemar
18 : Hari Arsitektur Indonesia
24 : Hari Bandung Lautan Api
30 : Hari Film Indonesia

April
06 : Hari Nelayan Indonesia
09 : Hari Penerbangan Nasional (TNI AU)
14 : Hari Lahir Jufriadi Darma (JUVE)
15 : Hari Zeni TNI AD
16 : Hari KOPASANDHA (Komando Pasukan Sandy Yudha)
18 : Hari KAA, Bandung
19 : Hari HANSIP
21 : Hari Peringatan RA.Kartini
24 : Hari Angkutan Nasional
27 : Hari Permasyarakatan Indonesia

Mei
01 : Hari Peringatan pembebasan Irian Barat
02 : HARDIKNAS
03 : Hari Surya
05 : Hari Lembaga Sosial Desa
11 : Hari POM ABRI
19 : Hari Korps Cacad Veteran Indonesia
20 : HARKITNAS
21 : Hari Buku Nasional

Juni
01 : Hari Lahir Pancasila
03 : Hari Pasar&Modal Indonesia
17 : Hari Dermaga Tanjung Priok
21 : Hari Krida Pertanian
22 : HUT Jakarta
24 : Hari Bidan Indonesia
26 : HUT LPKJ
29 : Hari KB Nasional

Juli
01 : Hari Bhayangkara
01 : Hari Anak-anak Indoneisa
05 : Hari Bank Indoneisa
09 : Hari Peluncuran Satelit Palapa
12 : Hari Koperasi Indoneisa
17 : Hari Integrasi Timor-Timur (?)
22 : Hari Kejaksaan
23 : HUT KNPI
29 : Hari Bhakti TNI AU

Agustus
05 : HUT Dharma Wanita Indonesia
10 : Hari Veteran nasional
13 : Hari Peringatan pangkalan Brandan lautan Api
14 : Hari Pramuka
17 : Hari Prokrlamasi KEmerdekaan Indonesia
18 : Hari Konstitusi RI
19 : Hari DEPLU
21 : Hari Maritim Nasional
24 : HUT TVRI

September
01 : Hari POLWAN
08 : Hari Aksara
08 : Hari pamong Praja
11 : Hari RRI
17 : Hari Perhubungan Nasional
24 : Hari Agraria indonesia (Hari tani)
27 : Hari PTT
28 : Hari Kereta Api
29 : Hari Sarjana Indonesia
30 : Hari Pemberontakan PKI

Oktober
01 : Hari Kesaktian Pancasila
05 : HUT ABRI
15 : Hari hak Azasi Binatang
16 : Hari Parlemen RI
20 : HUT Gokar (?)
24 : Hari Dokter Indonesia
27 : Hari Penerbangan nasional
28 : Hari Sumpah Pemuda
30 : Hari Keuangan

November
01 : Hari Interdans AD
03 : Hari Kerohanian
10 : Hari Pahlawan
12 : Hari Kesehatan Nasional
14 : Hari BRIMOB
21 : Hari Pohon
22 : Hari Perhubungan AD
25 : Hari Guru (HUT PGRI)

Desember
01 : Hari Artileri
09 : Hari Armada RI
12 : Hari Transmigrasi
15 : Hari Infantri
19 : Hari Trikora
22 : Hari Ibu
22 : Hari KOWAD (Korps wanita AD)
22 : Hari Sosial

(Sumber: dikutip dari berbagai media)

 
37 Comments

Posted by on May 21, 2008 in Sejarah

 

Tags:

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.